Penyelenggaraan ajang balapan mobil listrik atau Formula E di Jakarta terus mendapatkan sorotan setelah polemik izin penggunaan area Monumen Nasional (Monas) untuk lintasan sirkuit.
Kali ini, hal serupa datang dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kembali balapan Formula E itu.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Muhammad Taufik, pun ikut mengomentari pernyataan mantan Presiden Indonesia kelima tersebut.
"Gini lo, kan Ibu Mega enggak menolak, bukan protes (tapi) mempertanyakan. Bukan memprotes, mempertanyakan," kata Taufik kepada awak jurnalis di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Menurut Taufik, apa yang disampaikan Megawati terkait Formula E itu yang digelar di area wajar dan biasa saja. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta maupun penyelenggaraan ajang balapan taraf internasional itu harus memberikan penjelasan. Sehingga menjadi jelas dan gamblang apa dasar pemilihan lokasi tersebut.
"Mempertanyakan, nah kalau orang bertanya maka harus dijawab. Jawab mengapa Monas, begini..begini ..alasannya, begitu," jelasnya.
"(Yang menjawab) panitianya lah, masa panitia diam aja," tambah dia.
Balapan Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix akan digelar pada 6 Juni 2020. Ini merupakan kali pertama digelar Formula E di Jakarta maupun Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang juga menjabat Chairman Organising Committee (OC) Jakarta E-Prix, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mengantongi izin soal pemakaian area Monas untuk balapan Formula E sehingga tidak ada persoalan lagi.
"Kalau dari izin kita memang sudah menerima dari Dinas Kebudayaan (DKI Jakarta), jadi memang sudah diizinkan area kawasan Medan Merdeka. Plus surat rekomendasi dari komisi pengarah pembangunan kawasan Medan Merdeka, itu yang kita gunakan," kata Dwi dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
