Partai Demokrat mengklaim, sosok Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang disampaikan Anies Baswedan.
"Kriterianya seperti yang disampaikan Pak Anies itu. Pada kriteria itu, AHY memenuhi syarat," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).
Herzaky menyatakan, AHY mempunyai elektabilitas sebagai pendamping Anies. Hal tersebut seperti tertuang dalam berbagai hasil yang dipaparkan oleh lembaga survei.
Baca Juga: Anies Buka Isi Pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa, Ternyata Bahas soal Jakarta
"Pertama punya elektabilitas, pada berbagai macam survei simulasi pasangan Anies-AHY unggul," tutur Herzaky.
Kriteria kedua, kata Herzaky, AHY sudah mempunyai kendaraan partai politik dan bahkan Demokrat memiliki suara di parlemen. Selain itu, AHY pun bisa diandalkan sebagai dwi tunggal di pemerintahan.
"AHY punya parpol dan suara di parlemen. Bisa diandalkan sebagai dwi tunggal di pemerintahan," ungkap Herzaky.
Selain itu, Herzaky menyebutkan, sosok AHY mempunyai bonus karena dianggap rakyat pemimpin representasi perubahan. Lalu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan lulusan dari Harvard dalam bidang public administration hingga memiliki latar belakang militer.
"Bonusnya, AHY itu dianggap rakyat pemimpin representasi perubahan, lulusan Harvard dalam bidang public administration, punya latar belakang militer, dan bebas dari korupsi," tutur Herzaky.
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dirinya tak mau terburu-buru dalam menentukan cawapres pendampingnya. Anies memang sudah diusung oleh NasDem sebagai calon presiden (capres) dan diberikan kebebasan untuk memilih cawapresnya.
Baca Juga: Kegiatan Anies Usai Tak Jadi Gubernur DKI: Main Burung hingga Jalan Kaki Bareng Istri
Anies merincikan tiga kriteria cawapres pendampingnya. Pertama adalah memberikan kontribusi di dalam proses pemenangan pilpres. Kedua, kata dia, sosok itu bisa memperkuat dan menjaga stabilitas partai koalisi. Yang terakhir adalah bisa membantu dalam pemerintahan efektif.
