Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Temuan tersebut tertuang dalam dokumen yang bertajuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI tahun pemeriksaan 2020-2021. Penemuan ini kurang dari dua minggu sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser.
Permasalahan pertama, yakni mengenai regulasi, pendataan calon penerima KJP Plus, serta KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid.
Baca Juga: Anies Baswedan Resmi Jadi Capres 2024 dari Partai NasDem
"Pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU berpotensi belum dapat menjangkau seluruh peserta didik yang memiliki risiko sosial," tulis laporan BPK, dikutip pada Rabu (5/10/2022).
Dijelaskan, masalah tersebut karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Petunjuk Teknik (Juknis) yang mengatur periode pendataan calon penerima program KJP Plus dan KJMU. Kemudian, pendataan belum sepenuhnya melalui proses verifikasi dan validasi data yang didukung dengan sumber daya yang memadai.
Baca Juga: Sindir Anies Baswedan karena Jakarta Banjir, PDIP DKI: Gubernurnya Sudah Fokus ke Capres
"Akibatnya, penyaluran KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat sasaran," tambah laporan BPK tersebut.
Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi supaya Kepala Dinas Pendidikan untuk menyempurnakan Pergub atau Juknis terkait KJP Plus dan KJMU, khususnya mengatur sasaran penerima KJP Plus dan KJMU agar diarahkan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria. Pendataan calon penerima KJP Plus melibatkan satuan pendidikan dalam menjaring dan mengusulkan calon penerima KJP Plus.
Artikel Menarik Lainnya:
Anies Diusung Jadi Capres, PKS Sebut Peluang Koalisi dengan NasDem dan Demokrat Meningkat
Anies: Masalah Banjir di Jakarta Diselesaikan Secara Scientific Bukan Semata-mata Politik
Anies Minta Warga Ubah Kebiasaan Memilah Sampah Sebelum Dibuang ke TPST
