Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua MPR Papua Yorrys Raweyai menyesalkan tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua dan mengakibatkan 10 orang tewas.
Dia bilang insiden ini menambah daftar panjang peristiwa kekerasan di wilayah timur Indonesia. Sehingga Yorrys meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.
“Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB,” kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
Anggota DPD Dapil Papua ini juga khawatir dengan aksi KKB akhir-akhir ini diduga terfokus pada wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum.
“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua”, tuturnya.
Baca Juga: Tak Cuma Pendeta, Ustaz Juga Jadi Korban Penembakan KKB di Papua
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.
“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia tenaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer.
Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.
“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timor. Pendekatannya hukum bukan militer,” tandas Arsul.
