Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Jawa Barat tengah berencana untuk membentuk sebuah sekolah politik untuk kaum perempuan. Tujuan dari pembentukan sekolah politik ini ialah mengingat masih rendahnya tingkat pemahaman politik pada diri perempuan Kabupaten Bogor.
Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan bahwa ide pembentukan sekolah ini muncul setelah KPU Kabupaten Bogor melakukan focus group discussion (FGD) mengenai kebutuhan perempuan Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan KPU, Selasa petang (12/11).
"Kita menginventarisasi berbagai masalah. Latar belakang pesertanya macam-macam ada politikus perempuan, mahasiswi, jurnalis perempuan, dan akademisi perempuan," ujar Ummi usai melaksanakan FGD.
Dari berbagai masalah yang dibahas dalam FGD, difokuskan pada kebutuhan peningkatan kualitas perempuan mengenai pemahaman politik, mengingat masih minimnya pemahaman politik bagi perempuan Kabupaten Bogor.
"Kebutuhan itu kita rumuskan kembali, kita jadikan materi sekolah politik perempuan. Tidak hanya mengenai politik, bisa juga public speaking, kemudian tentang aturan-aturan Pemilu," tuturnya.
Di sisi lain, Hj Nurjanah selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang hadir dalam FGD mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan Kabupaten Bogor baru sebatas pada pencalonan anggota legislatif.
Sedangkan para calon anggota legislatif perempuan yang berhasil lolos ke DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 yaitu hanya lima orang, dari total 55 kursi.
"Yang saya lihat kemarin banyak Caleg perempuan tapi tidak turun, mungkin karena keterbatasan pengetahuan juga. Karena caleg harus dibekali ilmu-ilmu itu," kata Nurjanah.
Tak hanya itu, saat dirinya turun ke masyarakat, ia melihat masih lemahnya pemahaman politik di kalangan perempuan, khususnya para ibu-ibu. Padahal, menurutnya peran mereka sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di akar rumput.
“Makanya di sini kita sepakat akan membentuk pelatihan untuk kaum perempuan, khususnya soal pemahaman politik. Sudah saatnya perempuan harus benar-benar tahu dan sadar politik,” kata Nurjanah.
