Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi menandatangani undang-undang Secure Equipment Act of 2021, yang membuat perusahaan telekomunikasi China, seperti Huawei dan ZTE Corp, tak bisa mendapat lisensi peralatan jaringan di Negeri Paman Sam. Penandatangan regulasi ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Biden dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan puncak virtual.
Undang-undang tersebut mendapat persetujuan bulan dari Senat AS pada 28 Oktober lalu. Awal bulan ini, DPR AS juga meloloskan undang-undang ini untuk disahkan.
Undang-undang ini merupakan kelanjutan sikap AS yang dimulai pada era Presiden Donald Trump, untuk menghadang perusahaan-perusahaan China yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer Negeri Tirai Bambu. AS menduga perusahaan-perusahaan tersebut mengumpulkan dan membocorkan informasi intelijen kepada otoritas China.
Dibawah bayang-bayang ketakutan tersebut, UU Secure Equipment Act of 2021 mewajibkan Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk menolak aplikasi otorisasi apapun untuk peralatan yang menimbulkan risiko terhadap keamanan AS. Padahal sejak 2018, FCC telah meneken persetujuan terhadap lebih dari 3.000 aplikasi dari Huawei.
"UU ini akan memastikan bahwa peralatan tidak aman dari perusahaan seperti Huawei dan ZTE, tidak dapat lagi dimasukkan dalam jaringan komunikasi AS," kata Komisaris FCC Brendan Carr.
Pada Maret lalu, FCC telah menetapkan lima perusahaan China yang dinilai mengancam keamanan nasional karena diduga membocorkan komunikasi sensitif di AS militer China. Selain Huawei dan ZTE, tiga perusahaan lainnya adalah Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology, dan Zhejiang Dahua Technology.
Kebijakan AS ini mendapat tentangan dari China. Kementerian Luar Negeri China menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan tak berdasar.
"AS tanpa bukti apapun, masih menyalahgunakan keamanan nasional dan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan-perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian.
