Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK lainnya mengaku sampai sekarang belum mendapat hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal Novel cs sudah meminta hasilnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPK.
Menurut Novel, hasil TWK itu rahasia seperti rekam medis pasien. Namun bedanya, hasil rekam medis boleh diperlihatkan ke pasien jika diminta.
"Sekarang begini logikanya, orang yang sakit itu rekam medisnya sangat rahasia, tapi kalau yang bersangkutan minta pasti dikasih. Itu yang paling rahasia. kalau kami dilakukan asesmen, itu biasanya digunakan untuk feedback. ini tidak dilakukan, hasilnya tidak diberikan, kami minta pun pun enggak dikasih," katanya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6).
Untuk itu, Novel beranggapan tak ada alasan rahasia apabila yang bersangkutan meminta langsung.
"Enggak ada dasar hukum yang katakan itu rahasia," tegasnya.
Selain itu, Novel cs mendapat rapor merah yang dalam artian tak dapat lagi dibina. Novel pun menganggap masalah ini sangat serius.
Terkait Badan Kepegawaian Negara (BKN), Novel melihat bahwa dalam peraturan atau kerjasama antara KPK-BKN dalam asesmen. Namun posisinya bukan hanya yang diajak koordinasi.
"Tes asesmen kan tugasnya KPK, bukan BKN ya. soal KPK kemudian meminta bantuan BKN itu lain soal," katanya.
"Tetapi kemudian kepala BKN tampaknya dalam beberapa penyampaian membuat seolah-olah beliau punya otoritas. Apakah ada dasar hukum yang katakan itu? Saya pastikan tidak ada. Jadi ketika pejabat bertindak sewenang-wenang bertindak yang berlebihan tidak ada dasar hukumnya dan kemudian ada implikasi yang besar, dan bahkan melanggar HAM yang mendasar yaitu timbul stigma maka itukan masalah yang serius," bebernya.
Dalam hal ini, lanjut Novel, ia pun menanyakan ke Komnas HAM perlu kah melaporkan Kepala BKN. Sebab, dalam proses ini Kepala BKN menjadi sorotan.
