The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Selama Ini Salah Kaprah
ANTARA FOTO/Risky Andrianto
News

Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Selama Ini Salah Kaprah

Jumat, 02 Agustus 2019 12:34 WIB 02 Agustus 2019, 12:34 WIB

INDOZONE.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampak tertawa dan merebahkan tubuhnya ke kanan, sesaat setelah mendengar angka anggaran sampah yang terlampau tinggi dibandingkan anggarannya di Surabaya yang hanya Rp 30 miliar.

Kejadian spontan Risma itu tertangkap jelas dalam sebuah video yang diunggah di saluran Bangga Surabaya dalam kunjungan Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DKI Jakarta ke Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk studi banding mengenai pengelolaan sampah, Senin (29/7).

photo/ANTARA/Ist
photo/ANTARA/Ist

Dalam kunjungan itu, disebutkan besar anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah Ibu Kota yakni sebesar Rp 3,7 triliun. 

Tak pelak, kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyangkut masalah lingkungan kian menajam. Belum selesai mengurusi masalah polusi udara terburuk se-dunia, kini masalah pengelolaan sampah Jakarta menjadi sorotan.

Anies Baswedan Merasa Diserang

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus juga tampak dalam video yang tengah viral tersebut. Ia terlihat secara terang-terangan menawarkan Risma ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 di Jakarta.

Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meradang dan merasa diserang. Menurut Anies, apa yang telah dilakukan oleh Fraksi NasDem itu hingga Risma ke Jakarta adalah kritik yang salah alamat. Seharusnya, menurut Anies, kritik tersebut ditujukan untuk gubernur sebelum dirinya.

ANTARA/Susylo
ANTARA/Susylo Asmalyah

Anies mengklaim setelah dirinya mengemban jabatan, dirinya memulai pengelolaan empat ITF (Intermediate Treatment Facility) yang sedang dalam proses pembangunan di Jakarta. Satu fasilitas ITF, dikatakannya sudah beroperasi di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Desak Percepat Pembangunan Fasilitas ITF

Menurut Bestari, TPST Bantargebang tidak mampu menyokong sekian banyak sampah DKI Jakarta. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta agar mempercepat proses pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF), di Sunter, Jakarta Utara.

"Bantargebang di 2021 sudah tidak lagi mampu menampung sampah DKI yang paling sedikit 7.500 ton, maka Pemprov DKI harus melakukan perlompatan percepatan," kata Bestari.

ANTARA
ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

Bestari mengatakan, pembangunan ITF di Sunter yang diperkirakan oleh JakPro akan baru selesai pada tahun 2022, kemungkinan menyebabkan penumpukan sampah di Jakarta. ITF di Sunter yang kini sedang dalam pembangunan, diperkirakan sanggup mengolah sampah sebanyak 2.200 ton per hari.

Dengan demikian, menurut Bestari, untuk mengolah sekitar 5.300 ton sisanya, dibutuhkan tiga unit dengan kapasitas 2.000 ton atau lebih banyak lagi untuk mengolah sampah harian Jakarta.

Fasilitas dengan biaya pembangunan triliunan rupiah ini, diperkirakan akan mampu menghasilkan listrik 35 megawatt dari pengolahan sampah sebanyak 2.200 ton per hari dengan pembakaran 800 derajat, yang direncanakan sebagai pemasukan daerah dengan kerja sama bersama PLN.

Proyek Pengelolaan Sampah Sistem Termal Terkendala

Sayangnya, permulaan proyek pengelolaan sampah dengan sistem termal di Jakarta yang menelan biaya triliun rupiah itu sempat terkendala dengan berbagai macam alasan, sejak peletakan batu pertama pada Desember 2018.

ANTARA
ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Sejumlah pengamat lingkungan menilai kendala tersebut berkaitan dengan faktor fisik Jakarta, tipping fee atau BLPS (Biaya Layanan Pengelolaan Sampah) hingga didorong kepentingan politis multipihak.

Pengamat lingkungan dari Jakarta Urban Coallition, Ubaidillah mengatakan jika dibandingkan dengan karakteristik di Surabaya, Kota Jakarta berpenduduk padat dan tidak memiliki lahan strategis untuk mengembangkan teknologi ITF selain di TPST Bantargebang.

"Sehingga, rencana pembangunan sebanyak empat fasilitas ITF di sekitar Jakarta untuk mengelola sampah rata-rata 7.500 ton sehari dirasa tidak efektif," ujar Ubaidillah.

ANTARA/Livia
ANTARA/Livia Kristianti

Selain itu, lanjut dia, adanya beragam kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat proyek pembangunan ITF di Jakarta, dapat menghambat berjalannya proyek tersebut.

"Menurut kami, itu tidak menyelesaikan sampah secara keseluruhan, karena banyak kepentingan dari masing-masing pihak yang akhirnya bergantung ke TPST Bantargebang," kata dia.

"Harus ada kebijakan politis juga dari gubernur, bahwa pengolahan sampah ini benar-benar kebijakan daerah," lanjutnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Kawal Lingkungan Indonesia (Kawali) Puput TD Putra, menyebut adanya kendala pembangunan ITF di Pemprov DKI dan DPRD, karena sedang mempersiapkan revisi Peraturan daerah 3 tahun 2013.

"Itu berkaitan degan tipping fee atau BLPS (Biaya Layanan Pengelolaan Sampah), yang menjadi salah satu sumber kendala ITF belum berjalan maksimal rencana pengerjaannya," ujar Puput.

ANTARA/Livia
ANTARA/Livia Kristianti

Puput juga mengaku heran dengan adanya perbedaan pendapat antara DPRD dan Gubernur Anies Baswedan dalam eksekusi solusi untuk mengurangi sampah di kota Jakarta, yang sudah direncanakan sejak lama.

"Kami melihat ada kepentingan politis di sini, karena seharusnya semua pihak sudah menyepakati untuk mendorong teknologi pengolahan sampah dengan sistem termal. Problemnya sebenarnya apa? Teknologinya kan sudah ada? Kesepakatannya pun sudah dibuat. Tinggal DPRD dan Gubernur, lakukan komunikasi yang harmonis," ujar dia.

Menurut dia, munculnya dua kubu yang seharusnya bersinergi, antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta justru mencerminkan kondisi pengelolaan sampah DKI Jakarta kian karut-marut dan kronis.

TAG
Indozone
Rizka
Rizka
Writer
Rizka
Reporter
JOIN US
JOIN US