Draf RUU Pemilu menunai pro dan kontra terkait adanya aturan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023. Partai Golkar menginginkan Pilkada dilaksanakan sesuai jadwal yakni di tahun 2022 dan 2023.
“Kami dari Fraksi Partai Golkar tetap berharap ya bahwa Pilkada itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2022 kan ada 101 ya daerah yang pilkada dan tahun 2023 ada 170,” kata Waketum Partai Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).
Ia mengaku khawatir jika diserentakan di tahun 2024 maka akan mengeluarkan anggaran sangat besar. Meskipun Pilkada dilakukan di bulan yang berbeda.
“Karena kalau serentak di 2024 walaupun berbeda bulan ya kami takutnya, satu, ini kan anggaran akan membengkak sekali ya. Apakah negara di situasi spt ini akan mampu utk beban anggaran untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres gitu ya,” tutur dia.
Alasan lainnya, kata Nurul, hasil dari jalannya Pemilu Serentak juga sepatutnya di evaluasi. Apalagi banyak dari petugas penyelenggara yang wafat karena kelelahan.
“Kami juga mengevaluasi apa yang menjadi keputusan MK no 55 tahun 2019 itu. Itu kan karena begitu banyak petugas penyelenggara yang wafat karena begitu bertumpuknya keserentakan itu jadi membuat penyelenggara juga kelelahan,” tambahnya.
Lebih lanjut dia optimis Pilkada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik. Asalkan pembahasan RUU Pemilu dapat segera diselesaikan bersama-sama tahun 2021 ini.
“Yang penting itu ada komitmen bersama RUU-nya bisa diselesaikan tahun ini juga sehingga penganggaran ke daerah itu bisa disiapkan untuk pelaksanaan tahun depan,” tandasnya.
