Pemerintah telah menetapkan bahwa Pilkada 2020, akan tetap digelar di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Berkaitan dengan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para calon kepala daerah, untuk tidak menggelar kampanye atau rapat umum, yang dapat menimbulkan kerumunan massa lebih dari 50 orang.
Dia menambahkan, jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tak bisa mengendalikan lebih dari 50 orang, maka akan diberi peringatan sampai yang terparh didiskualifikasi.
"Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah sampaikan kepada KPU, tegas-tegas saja. Rapat umum tidak boleh lebih dari 50 orang," ucap Tito dalam keterangan tertulis, Senin (20/7 2020).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat memberi arahan di acara rapat koordinasi kesiapan pemilihan Pilakada 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu (19/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Tito berharap ada penegasan dalam aturan KPU, sehingga pendukun calon kepala daerah harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mulai dari memakai masker, face shield, baju pelindung dan alat lainnya.
Selain itu, dia juga berharap agar peserta Pilkada bisa kreatif dengan mengubah alat kampanye jadi masker, memakai nomor urut pilihan.
"Kalau satu kontestan saja membagi 100 ribu masker saya sudah hitung berarti 54 juta masker, luar biasa. Itu hand sanitizer dia bagi juga misalnya 50 ribu, dibagikan ini, 2 alat utama," jelasnya.
Tito juga memberi arahan, agar masyarakat bisa memilih calon kepala daerah yang sungguh-sungguh dan punya kemampuan untuk menangani problema virus corona. Dan mampu membangkitkan daerah dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat virus corona.
