The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

KPK Terima 118 Laporan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19, Apa Ada Korupsi?
Kantor KPK (INDOZONE/Arya Manggala).
News

KPK Terima 118 Laporan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19, Apa Ada Korupsi?

Terbanyak dari yang tidak menerima bansos.

Sabtu, 06 Juni 2020 11:39 WIB 06 Juni 2020, 11:39 WIB

INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan pada Jumat kemarin (5/6/2020).

Plt Jubir KPK Ipi Maryati, mengantakan, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan meskipun sudah mendaftar, yaitu 54 laporan. 

Selain itu, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, berupa bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan. 

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta.
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

"Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 8 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 3 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan," kata Ipi di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Ipi menjelaskan, adapun laporan tersebut ditujukan kepada 78 Pemerintah Daerah (Pemda) terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing lima laporan. 

Kemudian diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing empat laporan. 

"Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing tiga laporan. Selebihnya menerima masing-masing 1 laporan," ujarnya.

Dia menambahkan, pada 29 Mei 2020, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos. Fitur pelaporan tentang bansos ini merupakan fitur tambahan dalam platform_pencegahan korupsi JAGA. 

Ilustrasi bansos.
Ilustrasi bansos. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Penambahan fitur ini merespon minimnya tindak lanjut pemda atas imbauan KPK untuk menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Selain menjadi medium untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan, fitur baru JAGA ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi," jelasnya. 

Ia menambahkan, terkait keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. 

Selanjutnya, KPK pun akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

"KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya," imbuhnya.

Saat ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs, yakni https://jaga.id.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Desika Pemita
M Fadli
Murti Ali Lingga

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US