Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengemukakan, salah satu penyebab terjadi praktek pungutan liar karena gaji Aparatur Sipil Negara rendah.
Atas dasar tersebut, dia menyarankan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji ASN.
“Saya sangat berharap kepada tim Saber Pungli agar mendorong pemerintah pusat untuk menaikan gaji ASN. Menurut saya ini penting,” ujar dia, dikutip dari Antara, Jumat (19/3/2021).
Ia mencontohkan ASN dengan pangkat dan golongan III B/Penata Muda Tingkat I, yang total penghasilannya dari gaji dan tunjangan kinerja per bulan kurang lebih sebesar Rp6 juta.
Ia mengasumsikan dengan pengeluaran per hari rata-rata Rp100.000, ditambah biaya rutin bulanan lain maka penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ASN.
“Belum lagi harus membayar angsuran sepeda motor dan cicilan lainnya, pasti gaji dan tunjangan itu tidak cukup. Maka salah satu cara mencegah pungli yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur,” katanya.
Menurutnya untuk terwujudnya kota bebas dari pungli, upaya pencegahan harus lebih diintensifkan tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi perlu tindakan represif.
Penerapan hukuman bagi aparatur yang melakukan pungli harus lebih tegas dan memberi efek jera.
“Kita tidak dapat menutup mata bahwa sejak zaman orde baru sampai saat ini masih terjadi pungli, tidak hanya pada sentra-sentra pelayanan publik, tetapi juga sampai dengan aparat ditingkat desa,” kata wagub.
Sebaliknya bagi aparatur yang telah bekerja baik dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, harus diberi penghargaan.
