DPR Minta Mendikbud Gencar Sosialisasikan Format Pengganti UN

- Kamis, 12 Desember 2019 | 15:53 WIB
Ilustrasi siswa sekolah tingkat SMA melaksanakan UNBK (Antara/HO)
Ilustrasi siswa sekolah tingkat SMA melaksanakan UNBK (Antara/HO)

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo meminta pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk gencar sosialisasikan format baru pengganti UN.

Sebelumnya, Menteri Nadiem mengatakan akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini katanya diharapkan bisa membantu memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi.

"Saya berharap supaya sosialisasi untuk asesmen ini dilaksanakan dengan baik, sehingga guru-guru juga pihak dinas pendidikan di daerah paham betul dan tidak kaget pada saat pelaksanaan," ucapnya, Kamis (12/12) saat dihubungi.

Menurutnya, model pendidikan kita memang sudah saatnya diperbaharui dan untuk mencapai itu, anak-anak Indonesia butuh learning assessment yang sifatnya lebih representatif dan tidak menekan. 

"Mengingat kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih sangat besar, serta learning outcome yang masih rendah, saya menyambut baik perubahan ini," jelasnya.

Bobot asesmen ini, sambungnya, juga harus linear dan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kurikulum, agar tidak memberatkan siswa dan memberikan hasil yang betul-betul menggambarkan kemampuan belajar.

"Sehingga ada aligment antara kurikulum, asesmen, dan instruction. Saya juga berharap agar dengan adanya Asesmen Kompetensi Minimum ini, pemerintah bisa memetakan learning gap yang ada di antara anak-anak sekolah di Indonesia dan kemudian mengambil langkah konkret untuk meningkatkan juga meratakan kualitas pendidikan untuk anak bangsa," ungkapnya.

Bram menilai selama ini UN dijadikan tolak ukur asesman dan evaluasi. Padahal jelas bahwa asesmen dan evaluasi itu berbeda. Jadi tentu saja tidak maksimal dan justru menjadi beban bagi para murid. Makanya kita bisa lihat bagaimana nilai UN anak-anak itu relatif tinggi, tetapi skor PISA bisa sangat rendah.

Selain itu kekurangan UN adalah, aspek yang dinilai hanya fokus pada aspek kognitif saja, sedangkan dalam proses pembelajaran ada aspek-aspek lain yamg perlu diperhatikan seperti pembangunan karakter, critical thinking

"Kita pun sudah sering mendengar bagaimana Ujian Nasional ini menjadi momok bagi murid, sekolah, dan juga orang tua," katanya.

Artikel Menarik Lainnya

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X