Beli Barang Impor Senilai US$3 Bakal Kena Pajak Masuk
Ilustrasi pajak masuk barang impor (Pexels)
News

Beli Barang Impor Senilai US$3 Bakal Kena Pajak Masuk

Bye-bye jastip.

Senin, 13 Januari 2020 19:14 WIB 13 Januari 2020, 19:14 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah menurunkan ambang batas (treshold) harga barang kiriman tidak kena pajak, dari yang semula US$75 menjadi hanya US$3. Namun, tarif pajak yang dikenakan pada barang impor juga mengalami penurunan.

Rinciannya, bea masuk tetap 7,5%, pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 0%.

"Aturan ini berlaku mulai 30 Januari 2020," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan, Syarif Hidayat, saat dikonfirmasi Indozone, Senin (13/1/2020). 

Sementara itu, Syarif mengatakan untuk pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Pengetatan aturan itu dilakukan untuk mengurangi impor barang jenis tertentu yang sejatinya tersedia di Indonesia.

"Hal ini mengakibatkan produk tas, sepatu, dan garmen dalam negeri tidak laku. Seperti yang diketahui beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk China,” ungkapnya.

Penurunan batas bea masuk ini disebabkan karena lonjakan jumlah dokumen kiriman barang dari 6 juta pada 2017, menjadi 19,5 juta dan 49 juta saat 2018 serta November 2019.

Kemudian jumlah dokumen di bawah US$75 mendominasi di angka 98,65 persen dari total dokumen. Hal ini mengindikasikan adanya pemecahan kiriman barang menjadi beberapa pemberitahuan kiriman atau consignment notes (CN), sehingga nilainya di bawah US$75 dan lolos bea masuk.

Batas baru di angka US$3 dipilih karena jumlah terbanyak nilai transaksi yang di bawah US$75 berada di angka tersebut.  

Imbauan ke Masyarakat

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

Syarif pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya perusahaan jasa titipan (jastip) untuk menaati aturan tersebut. Jangan melakukan modus pelanggaran seperti memecah barang kiriman (splitting) atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing).

Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha. 

“Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM," tuturnya. 

Syarif mengharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.

"Juga mendorong masyarakat lebih menggunakan produk dalam negeri,” imbuh Syarif.

Artikel Menarik Lainnya

TAG
Fahmy Fotaleno
Ivanrida
Sigit Nugroho

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU