Menyikapi soal beberapa tuntutan pengemudi ojek online (ojol), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut bakal membahas persoalan itu secara detail pada Kamis, 23 Januari 2020 mendatang. Mereka akan membahas beberapa tuntutan ojol terkait masalah tarif, kemitraan, hingga masalah payung hukum ojol di Indonesia.
Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan memanggil Kominfo, Kemenaker, YLKI, hingga perwakilan dari ojol sendiri.
"Kita memang sedang melakukan pembahasan, terkait penyesuaian tarif ojol ini. Hari Kamis (23/1/2020) kami akan melakukan rapat kembali. Kalau Kamis itu dengan teman-teman KL (Kementerian/Lembaga), pada hari Jumat (24/1/2020) kami akan mengundang mereka (Ojol)," ujar Ahmad Yani kepada Indozone, Selasa (21/1/2020).
Terkait tarif ojol yang akan dibahas, Ahmad Yani mengatakan pola pikirnya bukan pada kenaikan tarif, melainkan penyesuaian tarif.
"Opsinya bisa tetap, bisa naik, bisa turun. Karena kan BBM itu saja harganya turun, kita bantu hitungin," tuturnya.
Sementara itu, terkait usulan penetapan tarif dibawa ke tingkat provinsi, Ahmad Yani menanggapi hal itu secara positif. Ia pun menyebut masalah itu akan dibahas secara komprehensif pada pertemuan mendatang.
"Yang pasti kita akan bahas itu di rapat, kalau memungkinkan kenapa tidak?," tuturnya.
Adapun terkait masalah kemitraan dengan aplikator, Ahmad Yani menyebut akan menggandeng Kemenaker untuk membahas hal itu.
"Ya, kami menggandeng semua, Kemenaker, KPPU, Kemudian UKM dan YLKI pasti," pungkasnya.
