Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada konflik antara jajaran menteri, dan kepala daerah terkait data bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak virus corona.
Dalam masalah di DKI Jakarta, Mahfud menjelaskan, pemerintah pusat sudah menyepakati jumlah bansos, namun datanya tidak diberikan oleh pemerintah daerah.
"Nah itu berita-berita bahwa ada konflik atau pertengkaran antara seorang menteri dan gubernur sebenarnya masalahnya hanya itu," ucap Mahfud dalam rapar virtual dengan Komite I DPD RI, Jumat (8/5/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan kalau pemerintah provinsi, yakni DKI Jakarta terlambat memberikan data warga yang seharusnya diberikan bansos oleh pemerintah pusat.
"Yang kemudian dibebankan ke pusat memang datanya by name by addres akan diberikan oleh Pemda DKI. Tapi sampai saat ditentukan tidak ada, gitulah ribut, ada yang tidak dapat, DKI protes," ungkapnya.
"Enggak ada pertengkaran. Karena memang masalah data yang terlambat saja. Itu saja masalahnya, tidak ada konflik apa-apa," tambah Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud MD memaklumi jika dalam setiap pemerintahan terjadi kegamangan dalam menghadapi masalah pandemi virus corona, dan setiap masalah, termasuk soal data bansos bisa diselesaikan pada sebuah rapat
"Tetapi itu yang kemudian diselesaikan melalui ratas-ratas yang kita lakukan," pungkasnya.
Artikel menarik lainnya
Niatnya Mau Tolong Driver Ojol, Baim Wong Diduga Kena Tipu
Viral Cewek Cantik 'Diserbu' Puluhan Ojek Online karena Order Fiktif Bikin Miris
Disebut Tak Punya Anggaran Bansos, Ini Pembelaan Anies Baswedan
