Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021–2022 pada Selasa (17/5/2022), usai sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses.
Pembukaan masa sidang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kesempatan itu dia membacakan pidato yang dibuat oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Menurut Dasco, pada masa persidangan kali ini DPR bakal fokus memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat. Seperti halnya penyakit hepatitis akut misterius.
“Permasalahan Penyakit Hepatitis Akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan menyerang anak dengan rentang usia 1-17tahun,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Permasalahan lainnya adalah mengenai Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak; Lalu Aturan pelonggaran aktivitas dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali.
Selanjutnya, kata Dasco, Ketentuan penerapan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan level PPKM; Langkah-langkah Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 setelah masa mudik Lebaran; Insiden kerusuhan di Expo Waena, Kota Jayapura; Capaian Program Vaksinasi dan Booster Covid-19 dan Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Di sisi lain, Dasco menyampaikan bilamana pimpinan DPR memandang dengab perkembangan situasi Pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif.
Dengan demikian DPR berharap pemulihan sosial dan ekonomi di tahun 2023 akan semakin membaik. Kemudian juga, kata dia, agar ancaman Pandemi Covid-19 semakin berkurang walaupun tetap perlu diantisipasi.
“Masa Persidangan V, akan berisikan sejumlah agenda strategis, yaitu antara lain penuntasan pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat pertama, pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2023,” ungkapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Kecam Tindakan Singapura yang Deportasi UAS, Minta Alasan Detail
Pemerintah bersama DPR mengantisipasi kebijakan dan ketahanan fisk pada tahun 2022 untuk merespons perkembangan perekonomian global yang membenani keuangan nrgara. Ia pun menggarisbawahi pentingnya persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada tahun ini.
“Tahun Anggaran 2023, merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, dimana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak Pandemi Covid-19,” urai Dasco.
Dikatakan Dasco, DPR RI dan Pemerintah disebut harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Dari sisi domestik, menurut Puan, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian.
“Antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya,” ucapnya.
