Kelompok Khilafatul Muslimin bak sedang berusaha membuat negara di dalam negara dengan dibuktikan banyaknya warga yang terdaftar di organisasi itu. Pasalnya, Polda Metro Jaya mendapat fakta jika ada puluhan data warga mulai dari latar belakang dokter hingga ASN yang tergabung dalam kelompok ini.
"Hasil penggeledahan kami, kami temukan puluhan ribu data warga Khilafatul Muslimin ormas ini yang ditunjukkan dengan yang namanya KTP kalau sebutnya kita, kalau dia sebutnya nomor induk warga," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Warga yang dibaiat disebut Hengki terdiri dari berbagai macam latar belakang. Petani hingga aparatur sipil negara (ASN) menjadi kader dari kelompok tersebut.
"Setelah kami klasifikasi yang tertinggi wiraswasta, kemudian petani 20%, karyawan 25%, guru 3% termasuk di sini ada ASN dan dokter dan lain sebagainya," beber Hengki.
Baca Juga: Khilafatul Muslimin Ternyata Punya 25 Sekolah, Kurikulumnya Ajarkan Benci NKRI
Warga Khilafatul Muslimin Diberikan Buku Pedoman
Selain itu, Kombes Hengki menyebut para warga yang baru bergabung dengan Khilafatul Muslimin diberikan buku pedoman. Buku tersebut berjudul Latar Belakang Tegaknya kembali Khilafatul Muslimin.
"Warga-warga ini setelah mereka dibaiat akan diberikan buku saku. Buku saku ini latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin bisa ditunjukkan di sini. Ini buku saku mereka di mana merujuk pada darul islam kartosoewirjo. Jadi rekan-rekan bisa menjabarkan sendiri bahwa acuan mereka ini mengacu pada ajaran kartosoewirjo," kata Hengki.
Khilafatul Muslimin Buat Negara di Dalam Negara
Polisi juga mengungkap jika struktur kelompok ini seperti struktur negara pada umumnya. Mereka memiliki pimpinan tertinggi hingga pimpinan-pimpinan di bawahnya.
"Perlu kami sampaikan juga, mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. Di mulai dari pimpinan tertinggi adalah khalifah sudah kami tangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, kemudian amir daulah setingkat provinsi,kemudian amir wilayah setingkat kabupaten, kemudian ummul qura setingkat kecamatan dan yang paling rendah adalah amir masyul," pungkas Hengki.
