Mantan Wakil Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bayu Krisnamurthi, mendukung penuh langkah pemerintah yang berencana mengajukan gugatan soal pembatasan ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa.
Bayu yang juga mantan Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) itu mengatakan, alasan parlemen Uni Eropa melakukan 'banned' terhadap produk CPO dan Biodiesel Indonesia itu sangat tendensius dan tidak berdasar.
Dilihat dari sisi manapun, kata Bayu, baik dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja maupun Deforesasi alam, tudingan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Saya kira bagus lah, digugat saja, karena itu menurut saya dan sangat saya percaya bahwa itu suatu kebijakan yang sangat diskriminatif," ujar Bayu kepada indozone.id saat ditemui seusai menghadiri acara 'Dialog 100 Ekonom dengan Wapres JK' di The Westin Hotel, Jakarta, Kamis (17/10).
Bayu mengaku optimistis Indonesia akan menang gugatan di WTO karena memang sesuai fakta. Indonesia, lanjutnya, sudah menjalankan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan atau sustainable.
"Kita lihat saja nanti prosesnya bagaimana, kalau ada aksi balasan dari Uni Eropa ya gakpapa, biarin saja. Itu konsekuensinya orang dagang kan," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah menyebut tengah mempersiapkan untuk membawa persoalan pembatasan ekspor CPO ke Uni Eropa untuk dibawa ke World Trade Organization (WTO). Pemerintah telah menunjuk konsultan yang akan mendampingi Indonesia untuk menyelesaikan persoalan CPO itu di WTO.
"Sedang disiapkan, kita sudah menunjuk konsultan untuk mendampingi kita ini. Kebetulan sudah didiskusikan di Kemenko Perekonomian. Kita siap membangun argumen, tapi di sisi lain kita juga siap jika diserang dari sisi lain. Kita sudah siapkan bagaimana cara menutupnya," ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo. (SN)
