Fintech di Indonesia terus mengalami pekembangan yang sangat pesat, terutama untuk pembayaran dan pinjaman (lending). Dari data OJK, sampai Juni 2019 terdapat 113 fintech lending terdaftar.
Angka tersebut, meningkat dari 87 fintech lending di akhir 2018. Sedangkan, data BI menunjukkan terdaftar 58 fintech pembayaran di Agustus 2019, dibandingkan hanya 45 fintech pembayaran di Desember 2018.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perjalanan fintech ke depannya, tidak bisa lepas dari beberapa tantangan, seperti fenomena pemenang mengambil semuanya (winner takes all), seperti yang terjadi pada perkembangan e-commerce.
Selain itu, adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan, serta risiko pencucian uang. Sehingga membuat regulator harus lebih hati-hati dalam membuat aturan.
"Jadi, diperlukan ekosistem yang baik antara lembaga keuangan dan regulator. Dalam hal ini, regulator harus memahami lansekap, ekosistem, dan dinamika industri fintech terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan kebijakan dan peraturan,” katanya.
Berdasarkan studi oleh PWC (2019) tentang fintech lending, disimpulkan bahwa akumulasi pinjaman dari fintech lending mencapai lebih dari Rp200 triliun di akhir 2020.
Data menunjukan, total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi OJK sejak awal 2019 sampai dengan September sebanyak 946 entitas sedangkan total yang telah ditangani sejak awal 2018 sampai September 2019 sebanyak 1350 entitas.
Pada awal September 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 123 fintech lending ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin.
