Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem penilaian baru pada 2021 mendatang. Nantinya, sistem penilaian dilakukan dengan asesmen kompetensi.
Pengamat Pendidikan sekaligus Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia periode 2016-2021 Muhammad Ramli Rahim mengatakan keputusan tersebut terlambat. Ia menilai, seharusnya penggantian UN diterapkan mulai tahun ini.
"Terlambat, mestinya tahun ini dihapus. Kalau tahu tidak baik ngapain ditunda. Kalau dia (Nadiem) bukan menteri lagi bisa jadi UN lanjut tahun depan. Apa ada yang jamin dia masih menjadi menteri tahun depan?" kata Ramli saat dihubungi Indozone, Kamis (16/1/2020).
Ia mempertanyakan keputusan Nadiem yang mengganti UN satu tahun mendatang. Sebab menurut Ramli, Nadiem sudah tahu bahwa manfaat UN tidak banyak, namun masih dijalankan tahun ini.
"Kalau alasannya anggaran sudah terlanjur, kan bisa dialihkan untuk mengangkat guru baru. Itu lebih baik daripada bikin UN seperti sekarang. Telat," sambung Ramli.
Wacana penghapusan UN dicetuskan pertama kali sejak 2005 pada era menteri Pendidikan Nasional era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Bambang Sudibyo. Namun baru diresmikan oleh Nadiem Makarim saat dirinya diangkat menjadi menteri.
"Ya memang dari dulu kita harap UN dihapuskan. Kita bersyukur kalau tahun depan dihapus tapi maunya kami tahun ini. Karena manfaatnya sedikit, hampir tidak punya manfaat, dan nilai kejelekannya lebih besar," pungkasnya.
