Wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang tengah mengkaji kemungkinan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS di beberapa negara Timur Tengah ke Indonesia menuai respon beberapa pihak.
Salah satunya Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan upaya memulangkan WNI Eks ISIS harus disertai infrastruktur deideologisasi agar paham radikal tidak bertumbuh dan menyebar.
"Jika ingin dikembalikan, perlu di reidiologisasi oleh BNPT, kalau perlu harus ikut program bela negara dulu. Biar otaknya dicuci supaya tidak menular pada yang lain," ucapnya di Gedung DPR RI, Rabu, (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan dan pemulangan WNI eks ISIS jangan sampai membuat resah masyarakat. Pemerintah harus menjamin aktivitas mereka tidak membawa pengaruh negatif.
"Bagiamanapun kita harus melindungi ratusan juta rakyat bangsa ini dari pengaruh paham tersebut. Kita tetap harus punya standar jelas sebelum putuskan mengembalikan mereka. Pemerintah harus mengkaji dan rapat dulu membahas mekanisme kepulangan mereka dan bagaimana cara reideologisasi itu," jelasnya.
Tamliha juga meminta pemerintah mendeklarasikan siapa saja nama WNI ynag dipulangkan dan pernah bergabung dengan ISIS, layaknya KPU mengumumkan mantan napi koruptor yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legisltaif.
"Mereka harus seperti KPU, mantan koruptor harus diumumkan. Kalau gitu harus disampaikan ini mantan ISIS yang harus dipantau terus," ujarnya.
