Mahkamah Kostitusi sudah membuat keputusan dengan menolak semua tuntutan yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga dalam perselisihan hasil Pilres 2019 dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan ditolaknya permohonan Prabowo, maka Jokowi dipastikan bakal memimpin Indonesia selama dua periode atau tambahan lima tahun mendatang.
Koalisi Adil Makmur yang merupakan gabungan Partai Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN, saat inidisimpang jalan. Salah satu partai koalisi PKS, ingin koalisi ini tetap ada dan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Namun, Demokrat dan PAN, sudah memberikan sinyal untuk minggir barisan koalisi Prabowo. Sinyal mundurnya Demokrat sudah terlihat saat Agus Harimurti Yudhoyono mulai bertemu dengan Jokowi sebelum putusan MK.
Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik, bahkan sebelum putusan MK sudah menyerukan pembubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. "Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitternya, Minggu (9/6/2019)
Ketum PAN Zulkifli Hasan, secara gambang sudah mengungkapkan jika ada pesan Prabowo Subianto terkait masa depan koalisi Indonesia Adil dan Makmur. "Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK maka koalisi sudah berakhir," ujar Zulkifli.
Prabowo, kata ia, sudah mempersilakan partai koalisi untuk mengambil sikap sendiri. PAN segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah politik selanjutnya.
PKS ingin mempertahankan Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo di Pilpres 2019, PKS ingin koalisi itu menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta koalisi untguk merapatkan kembali barisan untuk menjadi oposisi kritis, konstruktif dam kekuatan penyeimbang pada Jokowi-Ma'ruf.
"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," katanya.
