Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku 100% mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang hingga saat ini belum memperbolehkan tempat hiburan malam seperti kafe, diskotek hingga karaoke dan spa untuk buka di masa PSBB transisi.
Menurut politisi dari fraksi PAN tersebut, tempat hiburan malam itu tipe usaha close circuit atau ruang lingkupnya tertutup. Hal itu menjadi sangat riskan untuk penyebaran Covid-19.
Di sisi lain, kasus positif Covid-19 di Jakarta cenderung meningkat. Hal itu bisa dilihat pada data hari ini, Selasa (21/7/2020) yang menunjukkan bahwa jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 441 kasus.
"Maka itu wajar kalau Pemprov belum izinkan untuk buka. Sekolah saja belum buka, bahkan banyak sekolah swasta yang collapse karena harus tutup, dan tidak mengeluh. Kalau sekarang tempat hiburan juga merasakan hal yang sama, wajar saya rasa," ujar Zita kepada Indozone tentang aksi demo ratusan pekerja tempat hiburan pagi tadi, Selasa (21/7/2020).
Lanjut Zita, ukuran tutup atau buka tempat hiburan itu bukan ukuran dari segi bidang usaha, namun dari risiko penyebaran Covid-19 di tempat itu.
"Jadi yang besar mana, tempat hiburan ini kan semacam closed-circuit, alias tertutup dan cenderung orang berkumpul dalam kuantitas padat ruangan tertutup. Apalagi terapis, orang berjarak terlalu dekat di ruangan yang terbatas," tuturnya.
Ia juga berpendapat, sektor-sektor yang boleh dibuka haruslah yang miliki kebermanfaatan dan keberpihakan pada situasi pandemi.
"Kalau hiburan malam untuk apa? Saya belum lihat ada manfaat signifikan di sana. Pajak hiburan malam hanya 25%, kalau untuk kepentingan ekonomi, kita bisa cari lewat jalan lain demi menjaga kesehatan, tidak hanya di tempat hiburan malam," tegasnya.
Ia berharap, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta terkait Covid-19 ini tidak mundur ke belakang. Pemerintah harus pro inovasi.
"Jadi jangan sampai sekolah ditutup, tapi tempat hiburan buka. Saat ini tidak ada yang tidak terdampak. Jadi kalau ada kelompok yang memaksa kehendaknya dan dituruti, pasti akan ada kelompok lain yang menuntut haknya juga. Saya yakin Pak Gubernur akan bijak dalam memilih langkah, dan semoga lebih berpihak pada kesehatan warga Jakarta dan dunia pendidikan," pungkasnya.
