Indonesia penyumbang sampah laut terbesar nomor dua di dunia menjadi perhatian serius hingga membuat semua pihak harus turun untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat luas.
Untuk itu Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya bersama Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mengadakan Webinar Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia bertema “Mencegah Sampah Plastik: Upaya Kota-kota di Indonesia untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik Sekali Pakai”.
"Memang kita di Indonesia memberikan kontribusi nomor dua dunia hingga membuat laut kita menjadi kotor," ujar Rosa Vivien Ratnawati Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK melalui video conference, Kamis (16/7/2020).
Walaupun katanya, predikat itu masih bisa perdebatkan, karena metodeloginya belum tentu benar untuk menghitung terutama masuknya sampah plastik ke laut.
Kendati demikian saat ini sudah ada upaya kota-kota di Indonesia untuk menangguangi sampah plastik yang mengalir ke laut hingga mengancam eksosistem lingkungan.
"Permasalahan sampah plastik di indonesia ada dua yang masuk ke laut, sampah yang berasal dari darat 80 persen. Sampah yang dari laut 20 persen," katanya.
Bagaimana kita mencegah sampah plastik mengalir ke laut? menurutnya kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan mengendalikan masuknya sampah dari hulu yakni dari daratan.
Katanya pengendalian sampah plastik ini harus didukung oleh kebijakan strategi nasional dan kebijakan daerah.
Pasalnya kalau nasional serius mengatasi hal ini namun tak didukun daerah sama saja tidak akan berhasil.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir H Andono Warih menyebutkan kalau DKI Jakarta saat ini sudah mengerahkan semua sumber daya mereka untuk mengatasi sampah yang masuk ke laut.
"Sampah laut berasal dari sungai-sungai di Jakarta kami mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengatasi sampah di sungai termasuk sampah plastik, itu tidak sampai mengalir ke laut," kata Andono Warih.
Namun biaya yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta juga lumayan mahal untuk dilakukan daerah lain sehingga sangat logis untuk mengendalikan sampah yang masuk ke laut dari hulu yakni daratan.
