Beberapa akun milik peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) diretas. Hal ini berlangsung saat menyelenggarakan kegiatan konferensi pers delapan mantan Pimpinan KPK guna menyikapi permasalahan pemberhentian 75 pegawai KPK akibat gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Senin (17/5/2021).
Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, setidaknya ada upaya mengambil alih akun whatsapp delapan milik peneliti ICW. Kini menurutnya beberapa nomor sudah di-take over, dan sebagian sudah dipulihkan.
“Mengamhil alih akun whatsapp kurang lebih 8 orang staf ICW. Sebagian nomor ada yg di-take over, sebagian sudah berhasil dipulihkan, sedangkan beberapa orang lainnya mengalami percobaan,” ujar Wana kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Dia melanjutkan, beberapa orang yang nomor whatsappnya diretas sempat mendapatkan telepon masuk menggunakan nomor luar negeri yakni Amerika Serikat.
Baca Juga: Novel Baswedan dan 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, ICW: Misi Utama Pimpinan Berhasil
“Dan juga puluhan kali dari nomor asal provider Telkomsel,” bebernya
Tak hanya itu, menurut Wana, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh ICW pun juga diretas oleh pihak yang belum diketahui. Mulai dari menggunakan nama para pembicara untuk masuk ke media zoom.
Kemudian menggunakan nama para staf ICW untuk masuk ke media zoom, menunjukkan foto dan video porno di dalam ruangan zoom, mematikan mic dan video para pembicara, serta membajak akun ojek online salah satu aktivis ICW, Nisa Rizkiah puluhan kali guna menganggu konsentrasinya sebagai moderator acara.
“Percobaan mengambil alih akun Telegram dan e-mail beberapa staf ICW. Namun, upaya pengambialihan gagal. Lalu tautan yang diberikan kepada pembicara Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas,” beber dia.
Lebih jauh, Wana menyebut peretasan kemarin bukan hanya dialami oleh ICW saja, anggota LBH Jakarta dan Lokataru pun mengalami hal yang serupa.
ICW menduga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan advokasi masyarakat sipil terkait penguatan pemberantasan korupsi. Pembungkaman suara kritis warga melalui serangan digital merupakan cara baru yang anti demokrasi.
“Maka dari itu, kami mengecam segala tindakan-tindakan itu dan mendesak agar penegak hukum menelusuri serta menindak pihak yang ingin berusaha untuk membatasi suara kritis warga negara,” tandasnya.
