Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai salah satu pihak panitia Formula E akan meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IMI sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengungkapkan, pihaknya akan beraudiensi dengan KPK setelah panitia untuk ajang balap mobil bertenaga listrik itu terbentuk.
"Setelah panitia terbentuk untuk pelaksanaan, kami akan meminta pendampingan dalam pelaksanaan Formula E" ucap Sahroni saat jumpa pers di Kantor Blackstone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021) malam.
Menurutnya, KPK harus ikut andil dalam proses pelaksanaan Formula E, untuk menghindari upaya manuver politik dari pihak-pihak tertentu. Padahal, kata dia, ajang balap ini digelar tidak hanya untuk olahraga saja, tapi upaya branding bagi negara pada dunia.
"Karena itu kami dari (panitia) Formula E dan IMI akan berkonsultasi langsung dengan KPK dan meminta KPK untuk ikut andil dalam pengawasan turnamen ini. Hal ini diperlukan, untuk mengawasi langsung dan menghindari potensi penyalahgunaan uang negara dan menghindari politicking,” paparnya.
Adapun, Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memastikan ajang balap Formula E di Jakarta akan tetap digelar pada Juni 2022. Meski dalam perhelatan ini KPK melakukan pendampingan, turnamen Formula E tetap bisa digelar sebagaimana jadwal yang ditetapkan.
“Silakan hukum berjalan tapi acara ini karena sudah masuk ke tender event internasional, ini tetap harus berjalan. Saya yakin dan percaya ini akan indah pada waktunya dan akan clear pada waktunya," imbuh Bamsoet.
Sementara itu, Co-Founder Formula E, Alberto Longo meyakini, ajang balap ini dilaksanakan secara transparan. Longo mengaku, pihak panitia juga telah melakukan penjajakan dengan sejumlah warga Jakarta.
"Kami secara transparan bertanya juga dengan orang-orang di Jakarta karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan di sini," tambah Longo.
