Presiden AS Joe Biden diminta untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap junta militer di Myanmar atas aksi kekerasan di negara tersebut. Permintaan tersebut digagas oleh sekelompok senator bipartisan Amerika Serikat pada Selasa (27/4/2021), seperti yang dilaporkan Reuters.
Seorang senator dari partai Demokrat Jeff Merkley dan dari partai Republik Marco Rubio serta empat senator lainnya dalam sebuah surat mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen untuk "mencari cara baru untuk mendukung rakyat Myanmar dalam perjuangan berkelanjutan mereka untuk demokrasi saat menghadapi meningkatnya aksi kejahatan terhadap kemanusiaan".
Sanksi yang diminta senator AS ditujukan kepada junta militer Myanmar termasuk menekan pendapatan untuk sebuah perusahaan energi negara itu, sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.
Mereka ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis termasuk dari perusahaan energi utama AS Chevron Corp ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), yakni sebuah badan di dalam kementerian energi negara itu.
Baca Juga: Miris, Ibu Muda Melahirkan Bayinya Dalam Pembalut di Aceh, Diduga Tak Dilayani Tim Medis
MOGE memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah berada di bawah sanksi AS.
MOGE adalah mitra di Yadana, yakni ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.
Kelompok hak asasi manusia telah mendesak perusahaan energi termasuk Chevron dan Total untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Militer Myanmar juga menahan Suu Kyi dan menindak para pengunjuk rasa. Lebih dari 750 orang telah terbunuh.
Pendapatan gas dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, yakni menghasilkan pembayaran tunai sekitar 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,96 triliun) per tahun, kata para senator AS itu.
Mereka juga mengusulkan agar bisnis-bisnis yang membayar pendapatan untuk MOGE membentuk suatu perwalian dana yang akan diadakan sampai Myanmar memiliki pemerintah yang dipilih secara demokratis atau pendapatan itu digunakan untuk tujuan kemanusiaan, menurut surat dari para senator AS yang salinannya dilihat oleh Reuters.
