Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memandang perlunya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di sejumlah Kabupaten/Kota hingga 9 Agustus 2021 mendatang.
Saleh menilai pemerintah telah melakukan evaluasi terlebih dahulu.
"Saya kira, presiden telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilaksanakan," kata Saleh kepada Indozone, Selasa (3/8/2021).
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Naik KRL Masih Wajib Bawa STRP
Seperti yang disampaikan, lanjut Saleh, terdapat penurunan orang yang terpapar Covid-19. Kemudian tingkat hunian rumah sakit turun, jumlah orang yang sembuh bertambah dan yang meninggal dunia semakin sedikit.
Namun perlu ada catatan bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat dan jumlahnya belum terlalu signifikan.
"Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah," tutur dia.
Maka dari itu, Politisi PAN ini menilai wajar saja jika pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM berlevel ini. Setidaknya, untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak mengahadiri dan membuat kerumunan. Penularan harus dihindari dan diantisipasi.
Namun demikian, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, kata Saleh, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.
"Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," tutur dia.
Selain itu, perpanjangan PPKM berlevel ini harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Adalah fakta bahwa kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat.
"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan ppkm harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," terang Saleh.
Ditambahkan Saleh, pemerintah juga dituntut untuk memperbaiki layanan kesehatan yang ada.
"Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," tutup Saleh.
