Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu. Menurut dia, jika tujuannya untuk mempercepat vaksinasi lebih baik diberikan kepada daerah-daerah yang belum merata mendapatkan vaksin.
"Lebih baik mempercepat supply ke daerah-daerah yang kepala daerahnya sudah teriak karena kuota vaksinnya kurang," ujar Nurhadi kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).
Dia menekankan sejak adanya usulan perihal vaksinasi berbayar bagi individu ini sudah tidak setuju. Sebab, kata Politikus Partai NasDem ini program tersebut terkesan negara berbisnis dengan rakyatnya.
Baca Juga: Mengejutkan! Veronica Koman Divaksin dan Ajak Orang Papua Mau Divaksin, Dukung Jokowi?
"Karena kesannya negara berbisnis dengan rakyatnya yang saat ini sedang menderita karena Covid," beber dia.
Di sisi lain, Nurhadi berkata vaksin gotong royong maksud awalnya pemerintah bekerja sama dengan korporasi mempercepat program pemerintah. Wacana tersebut didukung karena tidak memberatkan lantaran biayanya ditanggung oleh perusahaan guna memvaksinasi kepada karyawannya.
"Alasan yang kedua karena agar vaksin gotong royong ini tetap melalui badan usaha, atau melalui lembaga-lembaga yang kompeten dibayarkan oleh perusahaan tapi diberikan gratis ke seluruh karyawannya," tutur Nurhadi.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo membatalkan opsi vaksin Gotong Royong berbayar bagi masyarakat, yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/7).
