Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan. Di mana targetnya yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98%.
"Saya menyampaikan selamat Hari Aksara Internasional pada 8 September. Saya juga mendorong Kemendikbudristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau," ujar Muhaimin, Selasa (7/9/2021).
Hingga kini tercatat hampir tiga juta penduduk Indonesia masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yaitu Papua (22,03%), Nusa Tenggara Barat (7,52%), Sulawesi Barat (4,46%), Nusa Tenggara Timur (4,24%), Kalimantan Barat (3,54%), Jawa Timur (3,21%), Sulawesi Tenggara (2,47%), Jawa Tengah (2,03%), dan Papua Barat (1,77%).
Muhaimin berujar alangkah baiknya pihak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sebab daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.
"Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara," tutur Muhaimin.
Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.
Dilanjutkan Muhaimin, program Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.
"Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (Sekolah Dasar/SD) Paket B (Sekolah Menengah Pertama/SMP), atau Paket C (Sekolah Menengah Atas/SMA)," ungkapnya
Lebih lanjut menurutnya Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) untuk berupaya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan hak pendidikan sejak dini, mengingat pengenalan aksara, seperti huruf dan angka, sangat penting dan bermanfaat dalam melakukan komunikasi di kegiatan atau aktivitas sehari-hari.
"Menurut saya Kemendikbudristek perlu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah anak-anak di seluruh Indonesia sehingga dapat disinkronisasikan dengan jumlah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah," katanya.
BACA JUGA: Formappi Desak MKD Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin
Selain itu, Gus Muhaimin berkata alangkah baiknya pemutakhiran data buta aksarad dapat dilakukan agar valid dan sesuai dengan kondisi rii. Sehingga upaya untuk mencapai jumlah melek aksara yang sesuai target dapat dilakukan tepat sasaran.
"Kemendikbudristek harus meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah yang memiliki persentase buta aksara yang masih tinggi, serta mengoptimalkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang bisa dilakukan dengan metode ‘jemput bola," tutupnya.
