Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hari kedua terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini sebanyak tujuh calon menjalani fit and proper test.
Calon anggota BPK Blucer Wellington Radjagukguk mengatakan, bahwa hasil pemeriksaan BPK seharusnya tidak hanya sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Namun yang terpenting harus mampu mewujudkan tujuan bernegara dan memberikan manfaat bagi masyarakat .
“Perubahan paradigma pemeriksaan BPK dari hanya sekadar suatu keharusan harus menjadi suatu kebutuhan,” ungkap Blucer dalam fit and profer test calon anggota BPK RI di Komisi XI DPR, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (9/9/2021).
Dia memandang urgensi revitalisasi peran BPK dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pemeriksaan dan penguatan aspek hukum yang bermanfaat. Hal itu guna mencapai tujuan bernegara dengan terbitnya paket UU tentang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004 dan UU No. 15/2006 tentang BPK, peran dan posisi BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara.
Baca Juga: Anggota DPR Cecar Calon Anggota BPK Harry Soeratin soal Persyaratan
Blucer ingin menjadikan BPK menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
Kemudian ditekankannya perlunya mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Selain itu, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme.
“Dan saya menganggap pemeriksaan bukan suatu keharusan orang itu harus diperiksa. Tetapi saat itu kebutuhan, saya butuh diperiksa supaya tidak ada fitnah, supaya tempat saya lebih baik. Saya butuh diperiksa supaya negara ini menjadi besar,” terang dia.
Di sisi lain pemeriksaan ini bukan suatu keharusan, melainkan kebutuhan. Sebab BPK muncul itu pada saat 18 Agustus 1945, dimana the founding father telah bersepakat harus ada BPK untuk menjaga keuangan negara.
“Karena itu, dia tidak akan terpisahkan dengan tujuan bernegara yang ada di alineaa keempat pembukaan UUD 1945. Karena itu, inilah urgensi revitalisasi yang saya maksud dalam paper saya,” tutur dia.
Perkembangan global karena tentu Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia harus bersaing dengan negara lain yakni BPK yang tangguh dan mampu menghadapi persaingan global saat ini. Dengan demikian, tentu peran BPK akan menjadi lebih efektif dengan bantuan DPR RI dan revitalisasi ini akan berhasil.
Terkait visi-misi, yang terpenting bagi Blucer adalah trust (kepercayaan) dan legitimasi. Karena itu visi BPK menjadi lembaga pemeriksaan terpercaya.
“Saya teringat apa yang disampaikan Bung Karno 'kepercayaan itu adalah nyawa dari suatu bangsa' rakyat yang percaya sama pemimpinnya berarti bangsa itu hidup dan sebaliknya, kalau kepercayaan itu hilang, maka pada prinsipnya bangsa itu mati. Karena itu saya selalu mengingatkan kepercayaan itu sangat penting, tentu untuk bisa dipercaya harus memiliki visi misi yang trust. Ini lah nilai-nilai dasar BPK saat ini,” jelas dia.
Di lain sisi, Blucer melihat tujuan strategis pemeriksaan adalah untuk kepentingan semua. Pemerintah dalam hal ini negara betul-betul berkualitas dan bermanfaat bukan sekedar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
