DPP Partai Gerindra memberikan pandangan terkait rencana rekonsiliasi yang muncul pasca putusan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Melalui akun twitter @Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini menjelaskan rekonsiliasi yang ditawarkan kubu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin haruslah menguntungkan 80 juta lebih pemilih Prabowo.
Di samping itu, pandangan strategis Prabowo tentang membangun kembali Indonesia Raya harus masuk dalam rencana strategis pemerintah. Jika hal tersebut tidak terwujud, besar kemungkinan rekonsiliasi akan bertepuk sebelah tangan.
"Karena rekonsiliasi harus untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan penguasa," jelas DPP Partai Gerindra melalui twitter, Selasa (2/7/2019).
Partai Gerindra berpendapat jika syarat yang diberikan tidak disanggupi oleh kubu Jokowi-Ma'ruf sama artinya rekonsiliasi yang ditawarkan hanya sebatas berbagi kekuasaan. Gerindra juga menilai jika rekonsiliasi hanya sebatas meyatukan perbedaan, tentu rencana tersebut tidak akan berhasil, sebab Gerindra tak ingin menghilangkan perbedaan hanya demi mengamankan posisi.
"Sudah berulang kali Pak @prabowo menyampaikan pandangan strategisnya tentang membangun kembali Indonesia raya. Tetapi tidak pernah direalisasikan. Jika tidak mampu menjalankannya biar serahkan kepada yang mampu," jelas DPP Partai Gerindra.
Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat. https://t.co/g8FjgkBFQF
— Partai Gerindra (@Gerindra) July 2, 2019
