Pemerintah melakukan pendekatan pada perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), untuk membangun ibu kota baru Indonesia, yang akan dipindahkan dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan perusahaan terkemuka Korea Selatan, menjanjikan ibu kota baru bakal desain menjadi sebuah kota yang smart city, green city, safe city, inclusive city, dan resilient city.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia, terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini.
"Korea adalah mitra strategis khusus Indonesia dan merupakan investor nomor 6 terbesar untuk Indonesia," katanya di Lotte Hotel, Busan, Senin (25/6).
Jokowi memberikan jaminan pada para investor yang berasal dari Korea Selatan dalam dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik, penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi.
"Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pihaknya bakal berusaha menyelesaikan pra-masterplan (kajian pendalaman) ibu kota baru selesai pada 2019.
Suharso menjelaskan dari Rp466 triliun rencana anggaran untuk pembangunan ibu kota baru, tahap awalnya bakal menghabiskan dana di bawah Rp100 triliun. Uang itu untuk pembangunan Istana Negara, TNI, Polri, Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
