Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi tempat rencana Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibu kota negara (IKN)," kata Jokowi kepada sejumlah media termasuk Indozone di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Jokowi menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektar akan digunakan dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara baru. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan digunakan untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektar.
"Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner, yang menentukan mereka ya," ujarnya.
Menurut Jokowi, penentuan lokasi Istana nantinya akan ditentukan setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan. Ia berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.
"Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan," tuturnya.
Dari sisi regulasi, Jokowi menyebutkan, pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan," ucapnya.
Sementara itu, lanjut Jokowi, terkait dengan bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya, hal tersebut akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.
"Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR," lanjutnya.
Jokowi mengatakan, proses pemindahan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI) yang direncanakan akhir bulan Desember ini sudah terbentuk.
"Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insya Allah di awal Januari sudah selesai semua," harapnya.
Hingga saat ini, Jokowi sendiri belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut sebuah gagasan besar sehingga harus dipikirkan secara matang.
"Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah," pungkasnya.
