Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan jika iuran BPJS Kesehatan masih tetap dinaikkan, ada kemungkinan Komisi IX DPR RI akan membentuk lagi Panitia Kerja (Panja).
"Mungkin kita akan membuka lagi Panja baru soal iuran ini. Kita akan bongkar berapa sih sebetulnya yang paling ideal, dan kenapa pemerintah tidak bergeming sama sekali untuk menurunkan atau tidak jadi menaikkan," ucapnya (12/11) saat diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Bagaimana Solusi Perpres BPJS?' di Jakarta.
Bahkan kalau Panja yang dibuat Komisi IX DPR RI tidak maksimal, masih mungkin untuk membuat Panitia Khusus (Pansus).
Pansus untuk lintas komisi, dalam hal ini setidaknya nanti ada Komisi VIII, ada Komisi IX, ada Komisi XI.
Komisi VIII berwenang pada masalah pendataan, Komisi IX masalah pelayanan yang ada di BPJS, Komisi XI terkait dengan pembiayaan dan keuangan.
"Tetapi pilihan ini, Panja dan Pansus itu pilihan long term, jangka panjang, karena untuk membuat Panja itu kan tidak bisa tiba-tiba ada hasilnya, pasti butuh waktu. Sementara waktu untuk implementasi Perpres ini 1 Januari," tegasnya.
Politisi PAN ini mendesak pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, seperti rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah.
Kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan adalah membayar defisit sekitar Rp21 triliun. Diperkirakan defisitnya sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp32 triliun hingga Rp33 triliun.
"Sebenarnya yang kita inginkan dari pemerintah melaksanakan hasil rekomendasi-rekomendasi panitia kerja sebelumnya yang telah digelar Komisi IX," ujarnya. (MA)
Artikel Menarik Lainnya:
Motor Kawasaki W800 Akan Hadir Dalam Warna Kelir Hitam
Ketua DPR Imbau Masyarakat Waspada Pada Teror yang Aktornya Individual
