Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengajukan realokasi anggaran reses, sosialisasi Perda (Sosper) dan Kunjungan Kerja (Kunker) hingga Rp 256 miliar untuk penanganan dampak virus corona (Covid-19) di Jakarta. Melalui realokasi anggaran ini diharapkan penanganan Covid-19 semakin cepat dan tepat sasaran.
"Komisi A telah menyepakati refocusing anggaran sosper (sosialisasi Perda), reses dan kunker pada pagu anggara Sekwan (Sekretariat Dewan) untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Totalnya mencapai 256 miliar," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Senin (27/4/2020).
Mujiyono mengantakan, realokasi anggaran itu diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta yang dihadiri ketua komisi, ketua fraksi dan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Nantinya, anggaran itu akan dialihkan ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.
"Kami mengalihkan Anggaran DPRD dan Sekwan pada beberapa item kegiatan. Yakni anggaran dua kali reses senilai Rp67,5 miliar, lalu anggaran kunker untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai mencapai Rp82,9 miliar. Kalau kondisi membaik akan diusulkan lagi pada APBD perubahan pada bulan Agustus nanti," tuturnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, realokasi anggaran DPRD untuk penanganan Covid-19 ini terjadi juga pada item pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah senilai Rp55,5 miliar, pembahasan badan anggaran senilai Rp9,6 miliar, pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya Rp21,7 miliar.
Kemudian refocusing juga dilakukan pada item pembahasan Badan Musyawarah senilai Rp9,3 miliar, pembahasan Badan Kehormatan sebesar Rp3,9 miliar, kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan sebesar Rp2,87 miliar, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan dialihkan sebesar Rp2,6 miliar.
"Totalnya ada sekitar 256 miliar anggaran DPRD yang dialihkan untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Anggaran itu masuk ke tim gugus tugas hingga tingkat RT/RW, nanti kami awasi penyalurannya. Siapapun yang bertindak korup atas dana itu, saya usulkan untuk dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menyepakati anggaran yang akan direalokasi sebesar Rp256,5 miliar. Ini berdasarkan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), Sosialisasi Perda, dan Reses.
"Karena kita ikut perihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," kata Prasetio terpisah usai memimpin Rapimgab di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2020).
Prasetio menjelaskan, dalam rapat tersebut, pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada. Seperti kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaran kegiatan pimpinan.
Realokasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi virus corona.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbas Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19," ungkapnya.
