Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta saat ini.
PSI mengimbau KPK karena mencium adanya aroma politik transaksional atau suap di belakang layar. Info itu diketahui dari sejumlah elit politik yang berbasis di ibukota.
"Saya sudah mendengar dari dua elit politik di kesempatan yang berbeda. Artinya, ini masih rumor. Namun, sudah harus jadi perhatian kita semua karena kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tetapi ada rumor kalau ada (transaksi) uang," kata Wakil Ketua DPW PSI, Rian Ernest.
Praktik suap yang dimaksud PSI ditujukan untuk para anggota DPRD. Uang itu diduga sebagai pelicin untuk para anggota dewan yang datang dalam rapat, agar syarat kuorum (jumlah minum anggota yang harus hadir) pemilihan wagub DKI Jakarta terpenuhi.
KPK pun diminta mengawal jalannya pemilihan wagub DKI demi kepentingan rakyat. Rian tidak ingin publik dikhianati karena tokoh yang tidak punya kredibilitas menduduki jabatan tersebut.
"PSI meminta tim dari KPK mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” ujar Rian.
Harga Satu Kursi Ratusan Juta
Rian lebih lanjut menuturkan untuk satu kursi ketika menghadiri pemilihan wagub DKI dihargai ratusan juta. Namun, dia enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut.
"Ya standar artinya begini, modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta," tutur Rian.
"Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi saya bilang saya dengar dugaan ada politik uang. Tugas kami sebagai parpol yang sudah mencium indikasi ini, semua kami sampaikan kepada publik, harapannya supaya KPK bisa bertindak," tegas Rian.
