Yaqut Cholil Qoumas langsung bikin gebrakan usai resmi jadi Menteri Agama RI yang baru. Ketum PP GP Ansor itu menegaskan bahwa pemerintah akan mengafirmasi (meneguhkan) hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman hanya karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut, dikutip dari Antara, Kamis (24/12/2020).
Sementara itu, Juru Bicara Jemaat Muslim Ahmadiyah, Yendra Budiana optimistis bahwa Gus Yaqut akan membawa angin segar asa pada semua kelompok beragama di Indonesia.
"Itu dikarenakan keberanian sikap Gus Yaqut selama ini dalam menghadapi kelompok intoleran dan radikal yang mengatasnamakan agama serta membela kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam isu agama serta keyakinan seperti Ahmadiyah, Syiah, non-muslim, penghayat kepercayaan dan lain-lain," kata Yendra.
Sebelum jadi Menteri Agama, kata Yendra, Yaqut sudah sering bekerja sama dengan Ahmadiyah dalam melakukan gerakan sosial kemanusiaan.
"Kami berharap Gus Yaqut dapat melanjutkan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik. Ahmadiyah sendiri siap membantu Kementerian Agama dalam mempromosikan Indonesia sebagai contoh terbaik kehidupan beragama yang multikultur dan keyakinan melalui saluran MTA (Muslim Television Ahmadiyah)," tambah Yendra.
Gus Yaqut juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Hal ini disampaikan secara daring pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12).
"Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," kata Azyumardi.
Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.
Azyumardi mengatakan bahwa para pengungsi Syiah di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram mengalami persekusi oleh kelompok Islam 'berjubah'.
Namun, persoalan intoleran itu, menurut Azyumardi, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.
