The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Jelang Tahun Kedua Jokowi-Maruf, YLBHI Singgung Penegakan Hukum dan Fungsi DPR
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho)
News

Jelang Tahun Kedua Jokowi-Maruf, YLBHI Singgung Penegakan Hukum dan Fungsi DPR

Banyak catatan!

Sabtu, 15 Agustus 2020 10:02 WIB 15 Agustus 2020, 10:02 WIB

INDOZONE.ID - Jelang tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti soal lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan buruknya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi tugas pemerintah.

Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan, hukum di pemerintahan Presiden Jokowi tidak menjadi hal yang utama. Menurutnya, jika di masa pemerintahan Soeharto, ia bisa menerbitkan Perpres untuk mendukung bisnis anaknya, maka di era presiden Jokowi, kata dia, pemerintah bisa menerbitkan Perpres dan itu kedudukannya mengalahkan Undang-Undang. 

"Hukum di pemerintahan Jokowi itu bukan yang utama. Hukum bukan rules of law, tapi rules by law," ujar Asfinawati dalam diskusi smart FM hari ini, Sabtu (15/8/2020). 

Namun demikian, kata Asfinawati, hal yang menarik untuk disoroti yakni fungsi DPR sebagai pengawas kerja dari pemerintah yang seolah menjadi tidak ada. 

"Kalau mau lihat konsolidasi hari ini, seberapa kuat DPR sekarang jadi alat untuk mengawasi pemerintah. Contohnya penunjukan ketua KPK yang pembahasannya begitu mulus di DPR," tuturnya. 

"Persoalan paling mendasar kita adalah ketika DPR tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan yang kuat, ini adalah akar masalah kita," sambungnya. 

Salah satu contoh kinerja buruk DPR, kata Asfinawati adalah dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terus dilakukan DPR bersama pemerintah.

"Sejak tahun lalu hingga sekarang tampaknya masa paling buruk DPR sejak reformasi. Mereka tidak mendengarkan aspirasi masyarakat," tuturnya. 

DPR, kata dia, bahkan melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah masa reses. Padahal menurut peraturan DPR, masa reses seharusnya dipakai anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

Selain itu, menurut Asfinawati, pimpinan DPR sempat berjanji tidak membahas RUU Cipta Kerja di masa reses.

"Pembahasan di masa reses itu melanggar. UU MD3, peraturan DPR, dan janji mereka kepada masyarakat khususnya yang aksi tanggal 16 Juli," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahmy Fotaleno
Sigit Nugroho

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US