Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengaku sudah memperingatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya Menteri Edhy Prabowo untuk menghentikan kebijakan ekspor benih lobster karena akan merugikan bangsa Indonesia dan mengganggu keberlanjutan ekosistem.
"Saya sudah menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan ekspor benih lobster. Lalu rapat Komisi IV DPR terakhir ini telah memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor," kata Dedi di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (25/11/2020).
Dia mengatakan, ada atau tidak ada kasus penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo, kebijakan ekspor benih lobster harus dihentikan karena hanya mendatangkan kerugian bagi bangsa Indonesia.
Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Susi Pudjiastuti Sempat 'Sentil' Edhy Prabowo soal Benih Lobster
Dedi menjelaskan ada tiga alasan mendasar kebijakan tersebut harus ditolak, pertama, benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kerberlangsungannya.
"Walaupun jumlahnya ada 2 miliar benih, yang terpenting adalah benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut, biarkan tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal sehingga menguntungkan para nelayan," ujarnya.
Kedua menurut dia, benih lobster itu ibarat anak-anak, sehingga tidak boleh dieskploitasi namun harus disayangi. Dia menjelaskan alasan ketiga adalah, benih lobster banyak dikirim ke Vietnam, padahal negara itu dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan dan laut.
"Karena kompetitor bidang perikanan dan laut, Vietnam punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi daya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor, kok bahan bakunya kita kirim," katanya.
Terkait penangkapan Menteri Edhy, Dedi berharap yang bersangkutan bisa melewati proses hukum dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Sementara itu terkait kasus yang menjerat Menteri Edhy, politisi Partai Golkar itu menunggu materi kasus yang akan disampaikan KPK.
