Seorang wanita diduga tertembak di bagian kepalanya di tengah aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar beberapa waktu lalu. Kondisi saat ini dikabarkan masih kritis.
Melansir Reuters, seorang dokter di Naypyitaw mengatakan wanita yang ditembak di kepala dengan peluru tajam masih dalam kondisi kritis tetapi diperkirakan tidak akan selamat.
Insiden terlihat melalui video media sosial yang diverifikasi oleh Reuters menunjukkan sang wanita bersama pengunjuk rasa lain agak jauh dari barisan polisi anti huru hara ketika meriam air disemprotkan dan beberapa tembakan terdengar.
Saat itu. wanita yang memakai helm sepeda motor itu tiba-tiba roboh. Gambar dari helmnya menunjukkan apa yang tampak seperti lubang peluru.
Tentara Myanmar mengambil alih kekuasaan dengan alasan tuduhan penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi NLD dengan telak. Komisi pemilihan menolak keluhan tentara.
Baca Juga: Swiss Tunda Persetujuan untuk Vaksin COVID-19 AstraZeneca
Pada Selasa malam, polisi menggerebek markas NLD di Yangon selama jam malam yang diberlakukan militer, kata anggota parlemen terpilih.
Partai Suu Kyi akan memulai masa jabatan kedua pada hari kudeta.
Bersamaan dengan protes, gerakan pembangkangan sipil telah mempengaruhi rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah. Staf dari kementerian listrik dan tenaga di Naypyitaw termasuk di antara yang terbaru bergabung dengan gerakan unjuk rasa sipil pada hari Rabu.
Aktivis Min Ko Naing dalam posting Facebook meminta semua pegawai pemerintah untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa, dan agar orang-orang mencatat siapa yang tidak berpartisipasi.
“Kita perlu memuji mereka dan kita perlu melindungi mereka. Kami juga perlu bersiap untuk mengambil tindakan nanti terhadap mereka yang mengancam dan menindas. "
Tuntutan para pengunjuk rasa sekarang lebih dari sekadar membalikkan kudeta. Mereka juga mengupayakan penghapusan konstitusi 2008 yang disusun di bawah pengawasan militer yang memberikan hak veto kepada para jenderal di parlemen dan kendali beberapa kementerian, dan untuk sistem federal di Myanmar yang beragam etnis.
Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati hak orang untuk melakukan protes secara damai.
"Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," kata Ola Almgren, perwakilan PBB di Myanmar.
