Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai menuding Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko punya keinginan untuk menjabat Menko Polhukam.
Menurut Pigai, Moeldoko berpotensi mendapat jabatan tersebut bila hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara disahkan pemerintah.
Kongres tersebut diketahui menunjuk Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Jika KLB disahkan oleh Negara maka Pak Moeldoko berpotensi menjadi Menkopolhukam," cuit Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2, Minggu (7/3/2021).
Menurut Pigai, Mahfud MD kini sudah tidak dibutuhkan lagi sehingga dia akan disingkirkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Mahfud MD tersingkir karena Jokowi sdh 2 Periode tidak butuh dukungan suara basis massa Mahfud tapi Jokowi butuh dukungan partai. Pak Moeldoko Ingin jadi Menkopolhukam," sambung Pigai.
https://t.co/QXltGflvmI Jika KLB disahkan oleh Negara maka Pak Moeldoko berpotensi menjadi Menkopolhukam. Mahfud MD tersingkir karena Jokowi sdh 2 Periode tidak butuh dukungan suara basis massa Mahfud tapi Jokowi butuh dukungan partai. Pak Moeldoko Ingin jadi Menkopolhukam.
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) March 7, 2021
Sebelumnya, AHY menegaskan jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat masih tetap solid meskipun ada ketua tandingan.
“Secara umum soliditas Partai Demokrat yang sah terjaga dengan baik. Terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang menunjukkan keberaniannya menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY saat membuka rapat konsolidasi, Minggu (7/3/2021).
Rangkaian rapat konsolidasi di Jakarta hari ini, menurut AHY, merupakan wujud kesetiaan para kader serta seluruh pengurus Partai Demokrat yang sah.
“Sebelum pagi ini juga terus kami lakukan sejumlah langkah konsolidasi, layaknya partai politik yg terus membina organisasi di bawahnya, baik dewan pimpinan pusat, DPD, DPC. Bahkan, di tingkatan-tingkatan selanjutnya kita mengenal ada PAC, anak cabang, ranting, sampai kader yang ada di akar rumput,” kata AHY.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa saat pemerintah masih mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi kisruh yang terjadi dalam partai tersebut. Seperti diketahui, sekelompok kader dan eks kader Partai Demokrat telah menggelar KLB dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dilansir dari ANTARA, Sabtu (6/3/2021).
