Penyerangan dan penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto menunjukan lemahnya pengamanan pejabat negara. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan pihak keamaman untuk menerapkan pengamanan dasar bagi pejabat negara.
Perintah presiden ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah melihat lemahnya pengamanan bagi pejabat seperti yang dialami Menko Polhukam Wiranto saat melakukan kunjungan kerja di Serang, Banten, Kamis (10/10).
"Mendengar peristiwa ini (penusukan Menko Polhukam), Presiden langsung memberi arahan supaya semua pejabat saat ini segera mendapat pengamanan dasar," kata Pramono usai menjenguk Wiranto di RSPAD, Jakarta, Kamis (10/10).
Pramono mengakui sejak pemerintahan Jokowi, para menteri dan pejabat lainnya tidak lagi menggunakan pengawalan yang ketat. Namun sejak peristiwa penyerangan dan penusukan Wiranto, pemerintah menyadari ancaman keamanan memang cukup serius dan nyata, sehingga diperlukan peningkatan pengamaman.
"Di era Pak Jokowi, memang para menteri tidak mau dikawal ketat, nggak mau pake prosedur pengawalan, tapi kalo lihat apa yang dialami Pak Wiranto, ancaman itu ternyata terbukti," ujar Pramono.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Pandeglang membuktikan jaringan terorisme masih ada di Tanah Air. Karena itu Presiden Jokowi menugaskan sekretariat negara dan sekretariat kabinet untuk mengkoordinasi peningkatan pengamanan bagi menteri dan pejabat negara.
"Mungkin tidak perlu berlebihan, tapi kewaspadaan itu menjadi sangat penting," kata Pramono.
Sementara itu, Badan Intelijen Negara mendeteksi adanya peningkatan ancaman keamanan di Indonesia jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan kondisi ini diantisipasi dengan meningkatkan keamanan termasuk kepada pejabat publik.
"Kita sudah deteksi memang menjelang dan saat pelantikan Presiden itu memang ada rencana seperti itu dari JAD. Sehingga pengamanan memang harus kita tingkatkan," tegasnya.
