Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan, pihaknya bersama tujuh partai politik (Parpol) lainnya siap menjadi pihak terkait yang diundang dan didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memaparkan rasionalitas serta objektivitas dari sistem proporsional terbuka.
Mereka yakni PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, NasDem, PAN dan PPP sudah menyatakan sikap untuk menolak sistem proporsional tertutup. Dan kemudian mereka siap menjadi pihak terkait saat sidang di Mahkamah Konstitusi.
"Pada prinsipnya PKS dan tujuh parpol siap menjelaskan konstitusionalitas serta dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pemberlakuan sistem proporsional terbuka. Kami jugas siap memaparkan rasionalitas dan objektivitas dari sistem ini dalam perspektif demokrasi, legitimasi, dan konstituensi atau representasi antara rakyat dan wakil mereka di parlemen," kata Jazuli dalam keterangannya, dikutip Senin (9/1/2023).
Baca Juga: Respons PDIP 8 Parpol Kompak Nyatakan Sikap Tolak Proporsional Tertutup di 2024
Anggota Komisi I DPR ini menyatakan, seluruh parpol parlemen yang mendukung sistem proporsional terbuka siap mengawal suara rakyat agar benar-benar memiliki makna dalam pemilu dengan memilih wakil-wakilnya di parlemen.
Sehingga, kata Jazuli, rakyat benar-benar berdaulat atas pilihannya, bisa mengenal, membangun kontrak politik, menyuarakan aspirasi, mengawal dan mengevaluasi para wakil rakyat yang dipilih.
"Untuk itu, PKS dan tujuh parpol berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait karena kami turut mendukung dan mengusulkan sistem proporsional terbuka ini dalam undang-undang pemilu," tutur Jazuli.
Baca Juga: 8 Partai Politik Kompak Tolak Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Ini Penjelasannya
Sebelumnya diwartakan, delapan partai politik parlemen yang terdiri dari PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PAN dan PPP telah sepakat menolak sistem proporsional tertutup dan tetap mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Kedelapan parpol menyebut, sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang lebih baik, lebih demokratis dan lebih representatif. Penjelasan itu disampaikan oleh delapan parpol parlemen yang dituangkan dalam pernyataan sikap bersama dalam pertemuan di Jakarta Minggu (8/1/2023) kemarin.
