Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan dengan situasi dilematis karena terus didesak segera mengeluarkan Perppu tentang KPK hasil revisi.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menganalogikan fenomena yang dialami Jokowi seperti buah simalakama. Publik pun diminta bersabar karena keputusan mengeluarkan Perppu KPK butuh kajian mendalam.
Jokowi bakal mengecewakan sejumlah anggota parlemen jika menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Namun, mantan Walikota Solo itu juga akan menjadi sasaran "tembak" mahasiswa dan pegiat antikorupsi jika batal menerbitkan Perppu KPK.
"Keputusan itu seperti simalakama. Tidak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10).
UU KPK hasil revisi mendapat gelombang penolakan dari masyarakat. Selain tidak dilibatkan, publik kecewa karena undang-undang yang diinisiasi DPR itu dianggap melemahkan Lembaga Antirasuah.
Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan dalam UU KPK hasil revisi, misalnya pembentukan dewan pengawas, status ASN pegawai KPK, hingga penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
