Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi dengan santai terkait rencana Fraksi PDI Perjuangan yang ingin menghapus pengajuan anggaran untuk Formula E pada pembahasan APBD.
"Ya itu soal itu kewenangan DPRD, punya sikap, pendapat silahkan. Kita punya kewenangan masing-masing," ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/9/2021)
Ia menjelaskan, keputusan terkait anggaran merupakan hak yang harus dibahas, dan diputuskan bersama oleh bagian eksekutif, dan juga legislatif, sehingga tidak bisa berjalan bersebrangan.
Kendati demikian, Riza menyebutkan kalau anggaran untuk ajang balap mobil listrik bertaraf internasional tersebut dapat dimungkinkan berasal dari pihak swasta, dan tidak membebani APBD DKI.
Baca Juga: Sosok Guru di Minahasa yang Dilantik Jadi Kepsek di SD Fiktif, Sudah 35 Tahun Mengabdi
"Apakah nanti bersumber dari APBD, atau dari swasta, tentu kita lihat ke depan. Seperti yang disampaikan, nanti ada partisipasi publik partisipasi swasta, tidak semua bergantung dari APBD," terangnya.
"Insya Allah tahun depan harapan kita penggunaan formula E pada tahun tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik dari masyarakat atau dari sponsor," tambah Riza.
Seperti diketahui, sinyal penghapusan anggaran untuk Formula E itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia menjelaskan, hal tersebut nantinya akan dilakukan pada lima komisi yang ada di DPRD, kecuali Komisi C.
"Jadi Pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita lihat di Dispora dan PMD Jakpro. Karena di luar itu semua komisi dimasukkan. Komisi A misalkan, ada Satpol PP, Damkar di situ banyak. Tugas kita adalah menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," beber Gembong.
