Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan para ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen karena varian Omicron sudah berada di Indonesia.
“Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen, mengingat Omicron sedang merebak,” kata Puan, Selasa (4/1/2022).
Sejumlah ahli epidemiologi meminta agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan saat ini. Puan berharap pemerintah mempertimbangkan saran dari para ahli ini. Apalagi tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan PTM 100 persen.
“Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing sehingga penerapan PTM 100 persen sebaiknya tidak digeneralisasi,” kata Puan.
Disamping itu, Puan memandang penerapan PTM 100 persen masih rentan dilakukan, terutama untuk anak usia 6-11 tahun. Lebih baik, kata dia, pemberlakuan PTM 100% dievaluasi sampai capaian vaksinasi Covid-19 anak usia sekolah selesai dilakukan.
“Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu, sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah. Baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100%,” ucap Puan.
Hal yang sama juga sebelumnya diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Dia juga mengharapkan agar pemerintah menetapkan syarat bagi anak yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka.
“Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan agar anak yang dapat masuk sekolah tatap muka hanyalah anak yang sudah divaksinasi Covid-19 dengan dosis dua kali vaksin,” katanya Senin (3/1/2022).
