Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dirinya pusing terkait adanya polemik vaksin gotong royong individu berbayar. Adapun pengakuan itu dikatakan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).
Mulanya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan seberapa besar daya ungkit vaksin berbayar ini mempercepat target vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
“Kalau dilakukan daya ungkitnya berapa pak? apa signifikan atau tidak? Ini kalau enggak signifikan ramainya sudah luar biasa, tapi ininya gak jelas," kata Nihayatul.
Baca Juga: Dibongkar Menkes, RS Pilih Tangani Pasien Gejala Ringan daripada Berat, Bayarannya Sama
Menjawab pertanyaan itu, Budi mengaku pusing usai ramainya vaksin gotong royong individu berbayar itu. Kalau bisa memilih, dia ingin meluangkan waktu melobi negara-negara untuk mendatangkan oksigen hingga obat untuk pasien Covid-19.
“Ramainya saya yang pusing juga bu. Kalau saya bisa meluangkan waktu saya melobi Amerika, Cina, untuk mendatangkan mesin oksigen yang sangat dibutuhkan atau melobi Swiss untuk datangin obat Actemra yang mau beli susah sekali,” bebernya.
“Saya sebenarnya lebih suka ke sana. Tapi kan ini tanggung jawab ini mesti saya jalankan saya hadapi," imbuh Budi.
Di sisi lain, Budi menjelaskan tujuan awal digagasnya kebijakan vaksin gotong royong untuk mempercepat vaksinasi nasional di seluruh wilayah Indonesia.
"Vaksin gotong royong di awal adalah kebijakan ini dibikin untuk merespons karena ada persepsi waktu itu kalau pemerintah akan kurang gesit kurang cepat suntiknya dibandingkan swasta," tutur Budi.
Akan tetapi saat perjalanannya vaksinasi gotong royong justru kurang cepat seperti yang diharapkan. Kemudian muncul usulan untuk dibuka untuk individu dan berbayar agar target awal tercapai.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu menekankan, Kemenkes tidak sepenuhnya terlibat dalam vaksin gotong royong. Program ini hubungannya business to business antara Bio Farma dengan produsen vaksin.
Kemenkes, lanjut dia, hanya terlibat dalam menentukan jenis vaksin, harga dan jumlah. Kemenkes tidak ikut dalam proses negosiasi dan pengalokasiannya.
"Tapi ini skema business to business yang dilakukan oleh BUMN Bio Farma membeli dari produsen langsung kita juga tidak ikut negosiasinya kemudian langsung menjualnya dengan KADIN kita juga tidak ikut negosiasi dan kita tidak ikut alokasi," tutup Budi.
