Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebagai pengantar pembukaan Nota Keuangan RUU APBN 2021 di gedung Parlemen kemarin, Jumat (14/8/2020) menyebutkan, target belanja pemerintah di 2021 berjumlah Rp2.747,5 triliun. Adapun target penerimaan pemerintah di 2021 berjumlah Rp1.776,4 triliun. Artinya, terdapat defisit senilai Rp971,1 triliun.
Ekonom Kepala Institut Harkat Negeri, yang juga merupakan seorang Pengamat APBN, Awalil Rizky mengatakan, pemerintah harus berhati-hati terkait target-target RAPBN 2021 tersebut. Pasalnya, defisit yang ditetapkan senilai Rp971,1 triliun tersebut dinilai sangat banyak.
"Belanja itu merupakan suatu rencana, dan rencana itu agak dekat dengan realisasi. Apalagi dengan rutinitas birokrasi anggaran, dimana kalau sudah ditetapkan di anggaran belanja, itu merubahnya tidak gampang. Bahkan Perpres yang sudah dua kali ganti ini, itu juga saya kira cukup repot," ujar Awalil dalam diskusi yang diselenggarakan Smart FM, Sabtu (15/8/2020).
Berbeda dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu dalam pelaksanaan APBN 2020. Menurutnya kondisi saat ini, pemerintah mempunyai anggaran yang cukup, namun merasa kesulitan untuk merealisasikan anggaran tersebut karena adanya pembatasan sosial. Alhasil, serapan anggaran pun berjalan lambat.
"Kondisi sekarang, duitnya ada, tapi rencana kerjanya gak ada. Kalau kondisi RAPBN 2021 kebalik, rencananya ada, bagus, tapi duitnya gak ada," tuturnya.
"Sementara pendapatan itu target. Yang namanya target itu ketidakpastian ya lebih tinggi," sambungnya.
Awalil pun mengkritisi target belanja pemerintah di 2021 yang menurutnya terlalu tinggi. Ia melihat ada potensi pemerintah akan kesulitan untuk merealisasikan hal itu. Bukan karena pemerintah tidak bisa menggenjot belanja, namun ketersediaan anggaran yang menjadi beban utama. Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa lebih bijak dalam menyusun RAPBN 2021, agar nantinya penyerapan bisa optimal dan target-target yang diharapkan bisa tercapai.
"Pemerintah waktu mengajukan 2021, dia harus punya proyeksi beberapa tahun kedepan, 2021, 2022, 2023 dan 2024, itu dari pemerintah juga. Jadi kalau ini (2021) geser, nanti geser lagi yang kesana. Jangan lupa, Perppu hanya memberikan waktu sampai dengan 2022 dan 2023 untuk batas di atas 3% (defisit), dan itu kelihatannya akan panjang (defisit) di atas 3%," pungkasnya.
